Bisnis Kawasan Pantai (Bag. 1)

By: M. Ridwan

Kasihan sekali nasib warga kawasan Pasar Ikan yang kena gusur itu.  Mereka harus rela pergi dari tempat tinggal yang telah dihuni mungkin puluhan tahun.  Memang, Pemda DKI tentu bisa beragumen bahwa mereka tidak memiliki sertifikat sah atas tanah yang dimiliki. Lagipula, untuk mereka juga sudah disediakan alternatif tempat tinggal baru, rumah susun. Sehingga, alasan untuk melakukan itu kuat, legal, dan sangat tepat.

Saya tidak akan menyoroti secara hukum peristiwa ini, meski, saya berandai-andai saja. Jika kita termasuk salah seorang warga Pasar Ikan atau Kampung Batang Luar -yang katanya juga menunggu "antrian" pengggusuran, maka tentu sikap kita tidak akan jauh berbeda dari warga pesisiran Jakarta itu. Mungkin kita akan marah, panik, stress atau mungkin pasrah. Mau gimana lagi?.

Kata Ustaz Zul ketika pengajian Minggu lalu, bahwa segala apa yang kita peroleh adalah hasil dari perbuatan kita juga. Ada hukum kausalitas yang berlaku, saling mempengaruhi. Dalam konteks Pasar Ikan, mungkin saja dikarenakan kebijakan sebelumnya yang tidak mampu memprediksi dan merencanakan tata ruang kawasan pesisir, sehingga para warga bebas menempati lokasi itu. Atau, jangan-jangan ada warga pula yang asal serobot juga. Siapa tahu?. Yang jelas, kawasan itu sudah kadung dihuni. MAunya sih, dari dulu sudah dipikirkan. Sehingga saat ini jadi serba salah juga. Maju kena mundur kena. Seperti makan buah simalakama. (Siapa yang tahu bagaimana bentuk buah ini?)

Kawasan pesisir pantai itu biasanya eksotis. Dalam kacamata kesehatan, Ion negatif kawasan pantai itu tinggi sehingga bagus untuk manusia. Kalau tidak salah, kadarnya di atas 50 ribuan. Sangat menyehatkan. Makanya, menghirup udara di pantai itu menyegarkan dan menyembuhkan. Sehingga tidak heran, orang lalu berpikir bagaimana caranya untuk menghirup udara pantai dan kalau bisa tinggal di kawasan pantai. Sayangnya, di negara-negara dunia ketiga khususnya Indonesia, kawasan pesisir pantai sering diidentikkan dengan kawasan kumuh dan jorok dan penduduknya sering dipersepsikan terkebelakang.Mungkin saja, mereka tidak mengetahui tentang ion negatif ini.

Makanya, saya jadi khawatir, jika penggusuran yang terjadi di kawasan pesisir Indonesia khususnya Jakarta hanya bertujuan untuk perluasan lahan bisnis dimana para pemiliknya tentu saja adalah para pemilik kapital super kaya yang ada di muka bumi ini.Mereka akan menyulap kawasan pesisir menjadi hunian "layak" dan "bermartabat". Mereka ingin mendapatkan lokasi yang menyehatkan.

Pembelinya?. Jangan khawatir, pasti ada. Di dunia ini, selalu saja ada manusia-manusia yang memiliki uang berlimpah. Harga tanah 50-100 juta pe-rmeter di kawasan elite perumahan pantai Jakarta, misalnya, adalah perkara "geleng" dan "kecil" bagi mereka. Tetangga saya waktu di Jakarta -yang berprofesi sebagai buruh bangunan- pernah menceritakan bahwa perusahaannya menerima order-an pembangunan rumah di salah satu kawasan elite tersebut. Berapa biayanya?. Hampir 100 milyar. Sebagai tukang, dia geleng kepala, karena material yang dipakai sangat ekslusif, berkelas. Tidak bisa didapatkan dari toko-toko bangunan biasa. Harus dipesan dan didesain khususnya di pabrik. Wah, betapa kayanya si pemilik rumah itu.

Nah, apakah mereka salah memiliki harta dan menikmati hunian ekslusif dan private itu?
Tentu tidak. Kita tentu senang, jika semua warga negeri ini menjadi orang kaya. Saya dan Anda tentu bangga, jika warga pesisir pantai Indonesia memiliki yacht, rumah mewah dan bahagia. Kendati kenyataannya, mayoritas warga pesisir Indonesia adalah miskin. Jangankan memiliki sebuah Yacht seperti yang sering Anda lihat di kawasan Ancol, memiliki se buah kapal motor kecil saja tidak mampu.

Tentu hal yang tidak boleh, jika karena keinginan kita untuk mendapatkan "kenyamanan" pribadi, lalu mengorbankan orang lain, meskipun dengan cara yang terlihat legal dan meyakinkan. Misalnya, dikarenakan saya memiliki uang yang banyak, halal pula, lalu kemudian saya membeli semua rumah yang ada di Kota Medan dan kemudian saya jadikan tempat hiburan bertaraf dunia?. Atau, saya membeli semua desa yang pinggiran laut dan kemudian menyewakannya kembali kepada warganya> Secara kasat mata, terlihat tidak bermasalah. Saya dianggap berbisnis. Uangnya halal kok.

Di sinilah, peran etika bisnis harus dikedepankan. Kita harus memikirkan kemaslahatan banyak orang. Lagipula, bumi kita ini adalah "pinjaman" dari Tuhan. Meskipun kita memiliki, hak atas kepemilikan tanah bumi ini, namun tetap saja pemiliknya adalah Tuhan. Makanya, berbagilah dan bermanfaatlah.

Saya, berdoa, mudah-mudahan warga pesisir Indonesia khususnya Jakarta diberi kekuatan oleh Tuhan.