Muslim Dollar: Mimpi Besar atau Jalan yang Terlambat Disiapkan?

By : M. Ridwan

Pagi itu, alam sebuah forum kelas kecil, seorang mahasiswa bertanya dengan nada serius, “Kenapa negara-negara Muslim tidak punya mata uang sendiri yang kuat? Kenapa harus terus bergantung pada dolar?” 

Ruangan kmi seketika hening. Pertanyaan itu sederhana, tapi mengandung beban sejarah, politik, dan realitas ekonomi yang panjang. 

Masalahnya bukan kita tidak bisa… tapi apakah kita siap?” Pertanyaan itu justru lebih dalam dari yang awalnya diajukan. Karena di balik ide besar tentang “Muslim Dollar” atau mata uang bersama dunia Islam, tersembunyi persoalan mendasar: bukan pada kemungkinan, tetapi pada kesiapan.

Secara teori, dunia Muslim memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun sistem moneter sendiri. Dengan populasi lebih dari 1,8 miliar jiwa, serta penguasaan sumber daya strategis seperti minyak, gas, dan berbagai komoditas penting, negara-negara Muslim memiliki kekuatan ekonomi yang tidak kecil. Dalam konteks perdagangan global, negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berkontribusi signifikan terhadap arus perdagangan energi dunia. 

Jika kekuatan ini disatukan dalam satu sistem moneter, maka secara logika, sebuah mata uang bersama bukanlah hal yang mustahil. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dunia mulai melihat tanda-tanda perubahan, seperti upaya sebagian negara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional.

Namun realitasnya jauh lebih kompleks. Data menunjukkan bahwa sebagian besar perdagangan minyak global masih menggunakan dolar AS, dan cadangan devisa banyak negara, termasuk negara Muslim, masih didominasi oleh dolar. 

Ketergantungan ini bukan sekadar pilihan, tetapi hasil dari sistem global yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Selain itu, perbedaan kondisi ekonomi antar negara Muslim juga sangat mencolok. Ada negara dengan pendapatan per kapita sangat tinggi, dan ada yang masih berjuang dengan kemiskinan. 

Dalam kondisi seperti ini, menyatukan kebijakan moneter bukanlah perkara mudah. Bahkan Uni Eropa yang relatif lebih homogen pun menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas euro.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah faktor politik dan kepercayaan. Negara-negara Muslim tidak selalu memiliki hubungan yang harmonis. Perbedaan kepentingan, konflik regional, dan dinamika geopolitik sering kali menjadi penghalang kerja sama yang lebih dalam. 

Padahal, mata uang bersama membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Tanpa kepercayaan, sistem apa pun akan rapuh. Inilah yang membuat ide “Muslim Dollar” sering kali berhenti pada wacana, bukan implementasi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sebenarnya fokus utama bukan pada bentuk mata uang, tetapi pada prinsip yang mendasarinya. 

Islam tidak mensyaratkan satu jenis mata uang tertentu, tetapi menekankan keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan aktivitas nyata. Allah SWT berfirman: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama sistem ekonomi adalah distribusi yang adil, bukan sekadar kekuatan mata uang. 

Artinya, memiliki mata uang sendiri tidak otomatis menyelesaikan masalah jika sistem di dalamnya masih tidak adil.

Rasulullah ﷺ juga mengingatkan tentang pentingnya kejujuran dalam muamalah:

 “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dalam Islam bukan hanya diukur dari sistemnya, tetapi dari integritas pelakunya. 

Tanpa nilai ini, mata uang apa pun—baik dolar, yuan, atau bahkan “Muslim Dollar”—akan tetap berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Meski demikian, bukan berarti gagasan ini harus ditinggalkan. Justru sebaliknya, ia perlu dipikirkan dengan pendekatan yang lebih realistis dan bertahap. 

Beberapa langkah awal sudah mulai terlihat, seperti penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral antar negara, serta pengembangan sistem keuangan digital. Bahkan ada wacana tentang mata uang digital berbasis aset riil yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa perubahan tidak harus dimulai dari langkah besar sekaligus, tetapi bisa dimulai dari fondasi yang kuat.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki peran strategis dalam proses ini. Dengan ekonomi yang relatif stabil dan perkembangan sektor keuangan syariah yang cukup pesat, Indonesia dapat menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pengikut. Namun hal ini membutuhkan peningkatan literasi, penguatan institusi, dan yang paling penting, perubahan cara pandang masyarakat terhadap uang dan sistem ekonomi.

Kembali ke pertanyaan di forum tadi, jawaban sebenarnya bukan sekadar “bisa” atau “tidak bisa”. Jawabannya adalah proses. Dunia Muslim mungkin belum siap hari ini untuk memiliki satu mata uang bersama, tetapi bukan berarti tidak mungkin di masa depan.

 Yang lebih penting adalah membangun sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah mata uang tidak hanya ditentukan oleh jumlah penggunanya, tetapi oleh nilai yang menopangnya.

Jika dunia Muslim ingin benar-benar mandiri secara ekonomi, maka langkah pertama bukan menciptakan mata uang baru, tetapi membangun kesadaran baru. Kesadaran bahwa uang bukan sekadar alat transaksi, tetapi amanah yang harus dikelola dengan adil. Tanpa itu, “Muslim Dollar” hanya akan menjadi nama baru dalam sistem lama. Namun dengan itu, ia bisa menjadi awal dari perubahan besar yang selama ini hanya kita bayangkan.